Jakarta, CNN Indonesia —
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City, Kepulauan Riau dihentikan sementara. Ketua Tim Kasus Pulau Rempang MUI Muhammad Cholil Nafis meminta pengehentian hingga proses hukum dan perencanaan rampung.
“Maka jangan diteruskan proyek ini sampai semua proses hukum dan perencanaan selesai,” kata Cholil di Kantor MUI, Jumat (27/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cholil juga meminta agar sosialisasi proyek ke masyarakat dilakukan secara matang, sehingga tak menimbulkan masalah ke depannya.
Ia pun meminta pemerintah menggunakan pendekatan yang humanis terhadap masyarakat setempat.
“Kami bukan anti investasi, tapi ini investasi yang buru-buru, merugikan masyarakat dan belum sosialisasi,” ucap dia.
[Gambas:Video CNN]
Cholil lantas menyinggung pemerintah juga perlu memikirkan ulang potensi warga yang perlu direlokasi atau malah justru proyeknya.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperhitungkan nilai kebudayaan masyarakat setempat, seperti mata pencaharian yang telah masyarakat geluti selama ini.
Ribuan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya karena akan ada pembangunan PSN Eco-city.
Proyek yang dikerjakan PT Makmur Elok Graha (MEG) itu akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luasan Pulau Rempang 16.500 hektare untuk proyek tersebut.
Ribuan warga setempat tak terima harus angkat kaki dari tanah yang sudah ditinggali jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka gigih mempertahankan tempat tinggalnya, meski aparat TNI-Polri dikerahkan agar warga Rempang setuju direlokasi.
Bentrok tak terelakan. Pada 7 dan 11 September, bentrokan sempat pecah. Polisi menyemprotkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini, 43 orang yang menolak relokasi ditangkap dengan dituduh provokator.
Terbaru, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membatalkan rencana relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ke Pulau Galang. Ia menegaskan warga hanya akan digeser ke wilayah lain yang masih berada di kawasan Pulau Rempang.
Hal ini ia sampaikan setelah mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait penanganan masalah kericuhan di Rempang, serta mendengar sejumlah permintaan para tokoh masyarakat di sana.
“Dari semua yang mereka minta, saya dengarkan dan saya merenungkan. Dan atas arahan tim, kemudian kita memutuskan. Yang pertama, relokasi ke [Pulau] Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Senin (25/9).
(mnf/chri)
Leave a Reply