KPK Tanya Cak Imin Proyek Sistem Proteksi TKI 2012: Pengguna Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin perihal program sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemnakertrans tahun 2012.

Materi tersebut didalami tim penyidik KPK saat memeriksa Cak Imin sebagai saksi pada Kamis (7/9). Pada 2012, Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan awal mula dari kebijakan saksi selaku Pengguna Anggaran menyetujui adanya proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker RI,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (8/9).

“Selain itu dikonfirmasi juga mengenai peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dalam menindaklanjuti pelaksanaan proyek dimaksud,” sambungnya.

Ali menjelaskan keterangan Cak Imin sangat penting guna membuat terang dan jelas konstruksi perkara.

“Tim penyidik juga terus melakukan penyelesaian pemberkasan agar proses penyidikannya dapat selesai secara efektif, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait,” kata juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut.

Sementara itu, Cak Imin menyatakan telah menjelaskan semua yang ia tahu dan dengar untuk membantu KPK menyelesaikan penanganan kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012.

“Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar. Jadi, insyaAllah semua yang saya ingat dan tahu semua sudah saya jelaskan,” kata Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/9).

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini tetapi belum mengumumkannya secara resmi kepada publik.

Mereka ialah Reyna Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker (kini sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali); Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

KPK telah memeriksa Reyna Usman sebagai saksi pada Senin (4/9) dan mendalami perihal pengadaan barang dan jasa termasuk pelaksanaan lelang sistem proteksi TKI di Kemnaker.

KPK juga telah menggeledah Kantor Kemnaker dan rumah Reyna Usman di Jalan Merdeka atau Jalan Taki Niode IPILO Gorontalo dan Badung, Bali serta menyita sejumlah barang bukti diduga terkait dengan perkara.

(ryn/pmg)

[Gambas:Video CNN]