Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah mengkaji kembali secara seksama wacana pemungutan pajak untuk judi online yang sempat dilontarkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Wacana pajak itu disebut Budi berasal dari sejumlah pihak yang dia ajak berdiskusi soal fenomena judi online yang kian marak.
“Mohon juga langkah-langkah seperti ini dikaji secara seksama dan sebaiknya berbagai institusi instansi pemerintah kementerian lebih mengagendakan kebijakan-kebijakan yang produktif, kondusif, konstruktif, positif bagi masa depan Indonesia,” kata Haedar di UII, Sleman, DIY, Kamis (7/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Haedar beranggapan, ide-ide macam inilah yang kemudian menimbulkan opini kuat di kalangan umat beragama tentang dua pihak beda persepsi.
Satu sisi begitu sensitif terhadap polemik dan ekspresi umat beragama, sementara di sisi lain memberikan kelonggaran kepada hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah bagi moralitas, eksistensi, serta masa depan generasi muda.
Intinya, Muhammadiyah berharap pemerintah tak memberikan ruang atau keleluasaan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut norma agama, laiknya khamr atau minuman keras, perzinaan, termasuk judi slot ini.
“Ya terserah lah, kebijakan-kebijakan yang lebih memblokir, lebih ya tidak memberi ruang yang leluasa,” imbuh Haedar.
“Pokoknya semuanya (kebijakan) harus di atas tanggungjawab sosial kebangsaan yang lebih luas. Jangan sampai malah itu membawa mafsadat, membawa mudarat bagi masa depan bangsa,” tegasnya.
Sebelumnya, Menkominfo Budi mengungkap adanya dorongan pajak judi online itu saat dicecar oleh Anggota Komisi I DPR RI Christina Ariyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Senin (4/9).
“Saya berdiskusi dengan banyak pihak bilang ‘ya sudah dipajakin aja, misalnya, dibuat terang dipajakin. Kalau enggak, kita juga kacau’,” kata dia, menirukan pengusul pajak itu, dalam rapat tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Menkominfo menaksir aliran uang yang ‘terbang ke luar negeri’ lewat judi online mencapai US$9 miliar atau sekitar Rp150 triliun.
“Mau begitu? Kalau mau begitu terus saja karena tiap tahun makin gede,” ucapnya.
“Masa sebagai bangsa bodoh banget sih. Jangan-jangan ada proxy-proxy dari negara lain yang suruh kita untuk anti judi di sini, duitnya ke nagara itu. Kita harus realistis lah sebagai bangsa,” lanjut Budi, yang juga menjabat Ketua Umum kelompok relawan Projo itu.
Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyebut tak ada yang sepakat dengan pungutan pajak judi online itu. Ia menilai yang lebih penting adalah bagaimana memblokir semua saluran judi online.
Gagasan Budi juga menuai protes di media sosial. Lewat akun X pribadinya, Susi Pudjiastuti justru mempertanyakan mengapa bukan memajaki casino saja karena pelanggannya merupakan masyarakat kalangan atas.
Banyak warganet yang mencibir ide Budi ini. Mereka berpandangan semestinya pemerintah memprioritaskan pemberantasan judi online.
(ku/DAL)
[Gambas:Video CNN]
Leave a Reply