Daftar Target yang Masih Jadi Mimpi di Setahun Sisa Jabatan Jokowi


Jakarta, CNN Indonesia —

Usia pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggal setahun lagi.

Namun, banyak janji manis yang pernah ia tebar sebelum menjadi presiden namun hingga kini masih jauh panggang dari api. Pertama, terkait pertumbuhan ekonomi.

Jokowi pada awal menjadi presiden pernah bermimpi dan berjanji membawa ekonomi Indonesia terbang tinggi. Pada masa kampanye 2014, Jokowi pernah berjanji menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Janji kemudian tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Dalam buku itu pemerintahan Jokowi mematok pertumbuhan ekonomi 2015-2019 berturut-turut adalah 5,8, 6,6,7,1, 7,5 dan 8 persen.

Berlainan dengan harapan Jokowi, ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata-rata 4,12 persen pada 2014-2015. Karena masalah itu, pemerintah Jokowi kemudian mulai menurunkan targetnya di periode kedua pemerintahannya dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,6-6,2 persen di RPJMN 2020-2024.

Menurut dokumen RPJMN, disebutkan jika ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 6 persen pada 2022 pada skenario optimis sementara di skenario moderat di 5,7 persen. Kenyataannya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,17 persen (yoy) pada kuartal II 2023.

Kedua, masalah penurunan angka kemiskinan. Untuk periode pemerintahan kedua yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia bisa ditekan ke tinggal 6-7 persen dan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada 2024.

Berdasarkan data BPS, dalam empat tahun terakhir, rapor angka kemiskinan Indonesia masih fluktuatif. Alih-alih mencatat penurunan, jumlah penduduk miskin di Indonesia dilaporkan meningkat di tengah pandemi Covid-19.

Hingga September 2020, BPS mencatat angka kemiskinan bertambah dari 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa.

Tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunan menjadi 9,35 persen per Maret 2023 dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022. Pada Maret 2023, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia 25,9 juta penduduk.

Jumlah tersebut berkurang sekitar 460 ribu orang dibanding September 2022, atau turun 260 ribu orang dibanding Maret tahun lalu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan selain dua target itu, sejumlah mimpi pemerintahan Jokowi lainnya juga terancam tak tercapai sampai akhir tahun pemerintahan Jokowi. 

Perhitungannya, ada 10 target yang sulit tercapai. Target itu sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar pada Senin (5/6).

Namun, ia berdalih target tersebut tidak bisa disebut hanya punya Jokowi. Pasalnya, target yang tertuang dalam RPJMN itu merupakan sinkronisasi dengan sasaran pemerintah daerah. Berikut daftar 10 target tersebut:

1. Imunisasi dasar lengkap (IDL) yang ditarget pada 2024 mencapai angka 90 persen. Namun, sampai 2022 baru menyentuh angka 63,17 persen.

2. Angka stunting balita yang kudu bisa ditekan hingga 14 persen. Sayang, hingga tahun lalu baru mencapai 21,6 persen.

3. Tingkat wasting balita atau penurunan berat badan ditargetkan turun 7 persen pada 2024. Pada 2022 lalu indikator ini masih berada di 7,7 persen.

4. Tuberkulosis (TBC) yang ditargetkan turun menjadi 297 per 100 ribu penduduk. Per tahun lalu masih menyentuh angka 354 per 100 ribu penduduk.

5. Pengurangan sebaran penyakit malaria menjadi 405 kasus per kabupaten/kota. Pemerintah baru bisa mencapai pengurangan 372 kasus per kabupaten/kota.

6. Pengurangan penyakit kusta 514 kasus per kabupaten/kota. Suharso menyebut pemerintah baru merealisasi eliminasi 403 kasus per kabupaten/kota.

7. Pengurangan tingkat prevalensi merokok anak di bawah umur menjadi 8,7 persen. Pada 2022, masih tercatat 9,10 persen.

8. Mengurangi penduduk dewasa yang obesitas sampai 21,8 persen.

9. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ditargetkan terakreditasi 100 persen pada 2024. Namun, sampai 2022 baru menyentuh 56,4 persen.

10. Target Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar 83 persen di 2024. Namun, realisasi 2022 baru 56,07 persen.




Infografis Daftar Target yang Masih Jadi ‘Mimpi’ 1 Tahun Jelang Lengser Jokowi. (Basith Subastian/CNNIndonesia). 



Selain gagal tercapai, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mencatat program ekonomi Jokowi juga banyak bermasalah.

Pertama, Bhima menilai program food estate memicu deforestasi secara masif namun tidak berkorelasi dengan meningkatnya produksi pangan. Impor bahan pangan, khususnya beras, naik justru naik tajam di akhir pemerintahan Jokowi.

Kedua, Jalan Tol Trans Sumatera. Menurut dia, pembangunan jalan tol belum mampu menurunkan biaya logistik. Justru indeks logistik anjlok 17 peringkat di saat pembangunan masif jalan tol tersebut.

“Di saat yang sama BUMN Karya alami tekanan finansial atau financial distress karena penugasan jalan tol. Tarif yang mahal juga sebabkan utilitas jalan tol rendah,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/10).

Ketiga, Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Bhima menilai kereta cepat masih sulit menutup biaya utang dan bunga. Namun, muncul lagi rencana pembangunan kereta cepat sampai Surabaya.

“Kebutuhan impor besi baja, teknologi dan tenaga kerja pada proyek kereta cepat yang tinggi menyebabkan transaksi berjalan tertekan dan pelemahan kurs rupiah,” ungkap dia.

Keempat, Bhima mengatakan Program Reforma Agraria masih jauh dari ideal. Seharusnya, kata dia, program tersebut dimulai dari pembagian hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan besar kepada petani. Hanya saja upaya pemerintah masih dominan bagi sertifikat lahan.

Kelima, reformasi perpajakan. Bhima menyebut rasio pajak pasca pandemi tak bergerak di level 10 persen. Ia menilai hal ini disebabkan oleh kegagalan tax amnesty karena hanya mampu menaikkan penerimaan pajak jangka pendek.

“Selain itu rasio pajak rendah juga disebabkan belanja pajak belum tepat sasaran. Hadirnya UU Omnibus Law Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) lambat diimplementasikan terutama pajak karbon yang sampai saat ini mangkrak,” tegasnya.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *